Hadir Acara MoU Kompolnas, Firli Bahuri Ungkap KPK Selamatkan Ratusan Triliun dan Terus Perangi Korupsi dengan Tiga Pilar Strategi

  • Whatsapp
Istimewa

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi H. Firli Bahuri menegaskan KPK akan terus memerangi korupsi dengan mengedepankan tiga strategi. Hal itu dikatakan Firli saat penandatangan memorandum of understanding (MoU) antara Kompolnas dan tujuh lembaga diantaranya KPK, LPSK dan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (3/2).

“Kami menyampaikan setahun ini (2020) di bidang pencegahan korupsi KPK telah menyelamatkan potensi kerugian Negara sebesar Rp 592,6 triliun. Dan ada 109 tersangka diproses dan ditahan pada 2020. Ada yang mengatakan apakah itu pekerjaan KPK? Itu adalah andil anak-anak bangsa yang diamanatkan bertugas di KPK. Kenapa, karena belum pernah terjadi penyelamatan potensi kerugian Negara sebesar itu dan asset-aset itu dimiliki swasta. Saya sebut saja, misalnya Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Gelora Bung Karno (GBK), Komplek Soeta, Kemayoran, Monas, itu sudah berapa tahun dikuasai pihak-pihak lain,” terang Firli dihadapan Ketua Kompolnas Mahfud MD, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar, Ketua Ombudsman diwakili Anggota, Komnas HAM, LPSK, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Dewan Pers yang hadir.

Bacaan Lainnya
banner 300250

KPK, terus Firli, juga mendapatkan laporan sebuah survey. Dimana dalam survey tersebut sebanyak 50,7 persen responden menyatakan bahwa KPK dianggap berhasil jika banyak koruptor tertangkap terkena OTT. Sementara, 49,3 persen responden lainnya mengatakan KPK berhasil jika sedikit yang melakukan korupsi.

“Jika kita bicara tidak ada korupsi maka ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama pendidikan masyarakat. Supaya orang tidak ingin korupsi, karena korupsi merampas hak rakyat hak kita semua. Kita ajak semua penyelenggara negara, stakeholder dan masyarakat untuk tidak melakukan korupsi. Kedua, adalah pencegahan dengan melalui pendekatan system. Dengan system yang baik tidak terjadi dan taka da peluang untuk korupsi. Ingat, corruption caused by failed, bad, and weak system. Korupsi akibat gagal dan buruknya system. Maka KPK bekerja membuat orang tak mau korupsi dan perbaikan system supaya tidak ada celah untuk korupsi,”

“Ketiga, kita melakukan penindakan secara tegas supaya orang takut dan jera korupsi dan taat kepada hukum, karena korupsi kejahatan luar biasa. Salam anti korupsi semoga mimpi kita NKRI bebas dari korupsi, bisa kita wujudkan,” terangnya.

Hasil Survei KedaiKOPI

Lembaga Survei KedaiKOPI menyampaikan beberapa hal terkait hasil survei yang kedaiKopi lakukan hasilnya antara lain :
1. Bahwa angka 85,8% adalah proporsi responden yang menyatakan bahwa “banyaknya OTT” merupakan indikator keberhasilan KPK, jika dihadapkan dengan pilihan “hampir tidak ada OTT”. Sedangkan pada pertanyaan berikutnya, publik terpolarisasi antara “Banyak OTT” (50,7%) dengan “Korupsi Sedikit” (49,3%) sebagai indikator keberhasilan KPK. Dua pertanyaan ini menunjukkan bahwa walaupun mayoritas publik memandang OTT sebagai indikator keberhasilan KPK, namun ketika dihadapkan dengan pilihan korupsi yang sedikit maka publik akan terpecah opininya.
2. Kami juga mengukur penilaian kinerja KPK secara keseluruhan dari angka 1 yang bermakna “sangat belum baik” sampai 10 yang berarti “sangat baik”. Dari hasil survei, publik menilai dengan rata-rata 6,83 dari maksimal 10. Jika dibelah tengah, maka 85,5% publik mempersepsi kinerja KPK baik (skor 6-10) dan 14,5% menganggap belum baik (skor 1-5).
3. Tingkat keberhasilan KPK di atas selanjutnya kami pecah lagi dalam beberapa pertanyaan efektivitas kinerja KPK dalam tiga pilar utama pemberantasan korupsi yang menjadi strategi KPK. Untuk strategi represif, publik rata-rata memberikan penilaian 6,82 (dari maksimal 10) atau 84,3% menilai strategi represif efektif dan 15,7% mempersepsi belum efektif.
4. Dalam pilar strategi edukasi anti-korupsi, rata-rata publik memberikan nilai 6,12 (dari maksimal 10) atau terdapat 68,8% yang menilai efektif dan 31,2% yang menilai tidak efektif.
5. Pilar terakhir yaitu strategi perbaikan sistem administrasi negara, yang dalam pengukuran efektivitas kinerja KPK pertanyaannya kami pecah menjadi 7 bagian dengan mempertimbangkan pengetahuan publik terhadap pilar strategi ini. Di pilar ini, sekitar 72,6% sampai dengan 77,9% responden mengatakan bahwa strategi perbaikan sistem administrasi negara efektif di masing-masing butir penilaian. (rilis)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *